Artikel

Kronologi Upah merupakan hak fundamental setiap pekerja yang timbul dari hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Dalam praktiknya, pekerja telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, sehingga perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak sedikit perusahaan yang menunda bahkan menunggak pembayaran […]

Kronologi Dalam hubungan kerja, kontrak merupakan dasar utama yang menentukan status, hak, dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Namun dalam praktiknya, banyak pekerja yang tidak memahami secara jelas status hubungan kerjanya, apakah termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Ketidaktahuan terhadap status ini sering kali menimbulkan persoalan di kemudian […]

Kronologi Dalam praktik pertanahan di Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau dokumen alas hak dari desa/kecamatan sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah. Padahal, secara hukum pertanahan, SKT hanya merupakan bukti penguasaan awal, bukan bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum penuh. Kondisi ini sering menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama ketika […]

Kronologi Investasi tanah sering dianggap sebagai instrumen paling aman dan menjanjikan dalam jangka panjang. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pemilik tanah yang justru menghadapi situasi mengejutkan ketika mendatangi lokasi tanah yang mereka klaim miliki. Di lapangan, tanah yang diyakini milik pribadi ternyata telah dikuasai pihak lain. Bentuk penguasaan tersebut dapat berupa pembangunan gedung, perkebunan, pemasangan […]

Kronologi Dalam praktik bisnis modern, kerja sama antara pelaku usaha, investor, pemasok, dan distributor sering kali dimulai dengan dasar kepercayaan. Tidak jarang, kesepakatan bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya didasarkan pada komunikasi informal, bahkan sekadar jabat tangan. Masalah muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, wanprestasi, atau pengingkaran perjanjian, […]

Kronologi Perceraian di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Setiap pemutusan ikatan perkawinan wajib diajukan dan diperiksa melalui Pengadilan Agama. Mekanisme ini dibuat untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, serta untuk melindungi hak-hak para pihak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan. Dalam praktiknya, banyak perkara perceraian ditolak atau […]

KRONOLOGI Berita mengenai penangkapan penyalahguna narkotika hampir setiap hari menghiasi ruang publik dan media sosial. Fenomena ini memunculkan perdebatan yang terus berulang di masyarakat: apakah setiap pengguna narkotika otomatis akan mendapatkan rehabilitasi, atau justru harus menjalani pidana penjara? Di tengah situasi tersebut, keluarga tersangka sering memiliki harapan besar bahwa rehabilitasi adalah hak yang pasti diberikan […]

KRONOLOGI Hampir setiap orang pernah terlibat dalam hubungan hukum hutang-piutang, baik dalam lingkup pertemanan, keluarga, maupun kegiatan bisnis. Hubungan tersebut pada umumnya lahir dari rasa percaya dan kesepakatan para pihak mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, serta cara pelunasannya. Permasalahan mulai muncul ketika pihak peminjam (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang sesuai waktu yang […]

Tidak semua konflik rumah tangga meledak dalam bentuk pertengkaran besar. Sering kali, konflik hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, dari sebuah kalimat singkat atau tindakan diam. Misalnya, pintu yang tidak lagi terbuka atau rumah yang tiba-tiba bukan lagi menjadi tempat pulang. Dalam situasi tertentu, seorang istri mungkin menghadapi posisi sulit saat suami memintanya pergi atau […]

Mengapa Menunda Bantuan Hukum Bisa Menjadi Kesalahan Fatal? Banyak persoalan hukum bermula dari hal-hal yang tampak biasa. Misalnya, kerja sama yang terbangun atas dasar kepercayaan tanpa dokumen memadai atau kesepakatan lisan karena merasa “sudah saling kenal”. Bahkan, banyak orang menganggap panggilan klarifikasi dari aparat hanya sebagai formalitas belaka. Pada tahap ini, masyarakat sering kali belum menganggap […]