Mengajukan Restorative Justice

Pertanyaan Klien

“Anggota keluarga saya sedang menjalani proses hukum pidana. Kami mendengar bahwa perkara pidana tertentu dapat diselesaikan melalui Restorative Justice tanpa harus berlanjut hingga persidangan. Apakah hal tersebut benar? Bagaimana syarat dan prosedur pengajuannya?”

Intisari Jawaban

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan keadaan, penyelesaian konflik, serta perdamaian antara pelaku dan korban. Namun, tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme ini karena harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat penegak hukum.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Restorative Justice kepada aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan penanganan perkara.

Ulasan Lengkap

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan melalui proses persidangan. Untuk perkara tertentu, hukum memberikan ruang bagi penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Tujuan utama pendekatan ini adalah memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta kepentingan hukum.

1. Apa Itu Restorative Justice?

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku dan korban guna memulihkan keadaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Pendekatan ini mengutamakan:

• Perdamaian antara para pihak.
• Pemulihan kerugian korban.
• Tanggung jawab pelaku.
• Penyelesaian perkara secara adil dan proporsional.

Meskipun demikian, mekanisme ini bukan berarti menghapus seluruh proses hukum secara otomatis.

2. Apakah Semua Perkara Bisa Menggunakan Restorative Justice?

Tidak.

Restorative Justice hanya dapat diterapkan pada perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Penilaian terhadap kelayakan penerapan RJ dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana, kepentingan korban, dampak yang ditimbulkan, serta syarat-syarat lainnya sesuai peraturan.

3. Siapa yang Dapat Mengajukan?

Pada praktiknya, usulan penerapan Restorative Justice dapat berasal dari:

• Tersangka atau pelaku.
• Korban.
• Keluarga para pihak.
• Advokat atau kuasa hukum.
• Aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Pengajuan tersebut selanjutnya akan dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Syarat Umum Restorative Justice

Meskipun setiap lembaga memiliki pedoman tersendiri, secara umum beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain:

• Adanya kesediaan para pihak untuk berdamai.
• Korban memperoleh pemulihan atau penyelesaian yang disepakati.
• Pelaku mengakui perbuatannya dan bertanggung jawab.
• Perkara memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat menyebabkan permohonan Restorative Justice tidak dapat dilanjutkan.

5. Bagaimana Proses Pengajuannya?

Secara umum, prosesnya meliputi:

• Mengajukan permohonan kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara.
• Dilakukan penilaian terhadap kelayakan penerapan Restorative Justice.
• Memfasilitasi pertemuan atau mediasi antara para pihak apabila diperlukan.
• Menyusun kesepakatan perdamaian.
• Pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Seluruh tahapan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Dasar Hukum

Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan sesuai kewenangan masing-masing lembaga, antara lain:

• Pasal 79 – 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
• Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
• Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan Restorative Justice dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat dan batasan yang ditentukan dalam masing-masing peraturan tersebut.

7. Pentingnya Pendampingan Advokat

Setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak seluruhnya memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui Restorative Justice.

Pendampingan advokat dapat membantu menilai kelayakan perkara, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, memfasilitasi komunikasi dengan pihak terkait, serta memastikan bahwa hak-hak para pihak tetap terlindungi selama proses berlangsung.

Pada dasarnya, Restorative Justice merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan dan perdamaian. Namun, penerapannya hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, sebelum mengajukan Restorative Justice, penting untuk memahami syarat, prosedur, dan kemungkinan penerapannya pada perkara yang sedang dihadapi.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum yang bersifat umum, sehingga bukan merupakan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus memiliki fakta dan kondisi yang berbeda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan analisis hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan menghubungi RFR Law Firm untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut.

Klik di sini untuk konsultasi hukum lebih lanjut.