Apakah Direksi Bertanggung Jawab Secara Pribadi atas Kerugian Perusahaan

Pertanyaan Klien

“Perusahaan mengalami kerugian akibat keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh Direksi. Apakah Direksi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian tersebut?”

Intisari Jawaban

Direksi tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi atas setiap kerugian yang dialami perusahaan. Pada prinsipnya, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.

Namun, berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian Perseroan. Sebaliknya, Direksi dapat terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan kondisi-kondisi yang ditentukan dalam undang-undang.

Ulasan Lengkap

Kerugian merupakan salah satu risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan bisnis. Sebuah keputusan usaha dapat menghasilkan keuntungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian karena kondisi pasar, perubahan kebijakan, kesalahan strategi, maupun faktor lainnya.

Karena itu, perusahaan yang mengalami kerugian tidak serta-merta berarti Direksi harus mengganti kerugian tersebut menggunakan harta pribadinya. Untuk menentukan adanya tanggung jawab pribadi, perlu dilihat bagaimana Direksi menjalankan kewenangan dan tugasnya.

1. Direksi Bertanggung Jawab atas Pengurusan Perseroan

Dalam Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.

Sementara itu, Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib melaksanakan pengurusan tersebut dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.

Artinya, kewenangan Direksi dalam menjalankan perusahaan juga disertai dengan kewajiban untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

2. Kapan Direksi Dapat Bertanggung Jawab Secara Pribadi?

Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, tanggung jawab pribadi dapat muncul apabila terdapat hubungan antara kesalahan atau kelalaian Direksi dengan kerugian yang dialami Perseroan.

Contohnya dapat berkaitan dengan:

• Penggunaan kewenangan yang tidak semestinya.
• Kelalaian dalam menjalankan tugas.
• Pengambilan keputusan tanpa kehati-hatian yang semestinya.
• Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
• Tindakan yang menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kelalaian Direksi.

Namun, keberadaan kerugian saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Direksi secara pribadi bertanggung jawab.

3. Kerugian Bisnis Tidak Otomatis Menjadi Tanggung Jawab Pribadi

Dalam menjalankan perusahaan, Direksi harus mengambil berbagai keputusan bisnis yang memiliki risiko.

Keputusan yang pada akhirnya menghasilkan kerugian tidak otomatis merupakan kesalahan Direksi. Yang perlu diperiksa adalah proses pengambilan keputusan dan bagaimana Direksi menjalankan tugasnya.

Hal yang dapat dinilai antara lain:

• Apakah keputusan dibuat dalam kewenangan Direksi.
• Apakah keputusan dilakukan dengan itikad baik.
• Apakah terdapat kehati-hatian dalam mengambil keputusan.
• Apakah terdapat benturan kepentingan.
• Apakah terdapat tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara risiko bisnis dengan kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian Direksi.

4. Kapan Direksi Dapat Terbebas dari Tanggung Jawab?

UU Perseroan Terbatas juga memberikan kondisi yang dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (5), anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan bahwa:

• Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
• Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
• Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
• Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pribadi Direksi harus dilihat berdasarkan tindakan dan proses pengurusan yang dilakukan.

5. Bagaimana Jika Direksi Lebih dari Satu Orang?

Apabila Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, Pasal 97 ayat (4) mengatur bahwa tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Karena itu, dalam perkara tertentu perlu diperiksa pula peran masing-masing anggota Direksi dan bagaimana keputusan atau tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut dilakukan.

6. Apa yang Harus Diperiksa Jika Perusahaan Mengalami Kerugian?

Apabila terdapat dugaan bahwa kerugian perusahaan disebabkan oleh tindakan Direksi, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

Dokumen yang dapat diperiksa antara lain:

• Kontrak dan dokumen transaksi.
• Keputusan Direksi.
• Risalah rapat atau persetujuan perusahaan.
• Laporan keuangan.
• Bukti transaksi dan aliran dana.
• Anggaran dasar Perseroan.
• Dokumen lain yang berkaitan dengan tindakan Direksi.

Pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan apakah kerugian merupakan risiko bisnis atau terdapat kesalahan maupun kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi.

7. Pentingnya Pendampingan Hukum

Persoalan tanggung jawab pribadi Direksi membutuhkan analisis yang cermat karena berkaitan dengan kewenangan Direksi, tata kelola Perseroan, dokumen perusahaan, serta hubungan antara tindakan Direksi dengan kerugian yang terjadi.

Pendampingan advokat dapat membantu perusahaan:

• Menganalisis kewenangan dan tindakan Direksi.
• Memeriksa dokumen dan transaksi perusahaan.
• Mengidentifikasi potensi kesalahan atau kelalaian.
• Menilai dasar pertanggungjawaban hukum.
• Menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

Pada dasarnya, Direksi tidak otomatis bertanggung jawab secara pribadi hanya karena perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas, tanggung jawab pribadi dapat timbul apabila Direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, Direksi dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan telah berupaya mencegah atau menghentikan kerugian.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya:

• Pasal 1 angka 5 — pengertian Direksi.
• Pasal 92 ayat (1) — kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam pengurusan Perseroan.
• Pasal 97 ayat (1)–(5) — tanggung jawab Direksi atas pengurusan dan kerugian Perseroan.

UU No. 40 Tahun 2007 tersebut tercatat masih berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU No. 6 Tahun 2023.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum yang bersifat umum, sehingga bukan merupakan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus memiliki fakta dan kondisi yang berbeda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan analisis hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan menghubungi RFR Law Firm untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut.

Klik di sini untuk konsultasi hukum lebih lanjut.