Pertanyaan Klien “Anggota keluarga saya telah ditahan dalam suatu perkara pidana. Kami mendengar bahwa penahanan dapat ditangguhkan. Apakah benar penangguhan penahanan dapat diajukan? Siapa yang berhak mengajukan, apa syaratnya, dan bagaimana prosedurnya?” Intisari Jawaban Penangguhan penahanan merupakan hak yang dapat dimohonkan oleh tersangka atau terdakwa selama proses perkara pidana berlangsung. Namun, pemberian penangguhan bukan merupakan […]
Pertanyaan Klien “Saya merasa tindakan aparat penegak hukum dalam perkara yang saya hadapi tidak sesuai dengan prosedur. Saya mendengar ada upaya hukum yang disebut praperadilan. Kapan seseorang dapat mengajukan praperadilan, dan apa saja yang dapat diperiksa oleh pengadilan melalui mekanisme tersebut?” Intisari Jawaban Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menguji sah atau tidaknya […]
Jakarta, 9 Juli 2026 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan mekanisme putusan pemaafan terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 246 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum […]
Pertanyaan Klien “Saya mengalami sengketa hukum dengan pihak lain terkait suatu keputusan atau hak atas tanah. Saya bingung, apakah perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui gugatan perdata?” Intisari Jawaban Menentukan apakah suatu perkara masuk ranah PTUN atau perdata bergantung pada objek sengketa, pihak yang terlibat, serta jenis permasalahan hukum […]
Pertanyaan Klien “Saya menerima surat somasi dari seseorang atau perusahaan yang meminta saya melakukan sesuatu atau memenuhi suatu kewajiban. Saya merasa keberatan dengan isi somasi tersebut. Apa yang harus saya lakukan dan apakah somasi berarti saya sudah pasti bersalah?” Intisari Jawaban Menerima somasi tidak secara otomatis berarti seseorang telah terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. […]
Pertanyaan Klien “Perusahaan saya ingin mengurangi pengeluaran akibat masalah hukum. Apakah ada cara untuk menghemat biaya hukum tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan bisnis?” Intisari Jawaban Biaya hukum perusahaan dapat dikendalikan dengan menerapkan langkah pencegahan sejak awal, bukan hanya menyelesaikan masalah setelah sengketa terjadi. Melalui pengelolaan dokumen hukum yang baik, pemeriksaan kontrak, serta pendampingan hukum secara […]
Pertanyaan Klien “Saya memiliki bisnis yang terus berkembang, tetapi khawatir menghadapi sengketa dengan mitra usaha, karyawan, atau pihak lain. Apakah ada langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah gugatan di kemudian hari?” Intisari Jawaban Legal retainer merupakan layanan pendampingan hukum berkelanjutan yang membantu perusahaan mengantisipasi dan mengelola risiko hukum sebelum berkembang menjadi sengketa. Melalui pendampingan […]
Pertanyaan Klien “Saya mendapatkan warisan berupa tanah atau rumah dari orang tua yang telah meninggal dunia. Namun, sertifikat masih atas nama pewaris. Bagaimana proses mengurus balik nama warisan agar kepemilikan menjadi atas nama ahli waris?” Intisari Jawaban Balik nama warisan merupakan proses perubahan data kepemilikan aset dari nama pewaris kepada nama ahli waris yang berhak. […]
Pertanyaan Klien “Perusahaan saya terus berkembang dan mulai menghadapi berbagai kebutuhan hukum. Apakah sudah saatnya menggunakan layanan legal retainer, atau cukup menggunakan jasa advokat ketika terjadi masalah?” Intisari Jawaban Perusahaan membutuhkan legal retainer ketika aktivitas bisnis mulai memiliki risiko hukum yang lebih kompleks dan membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Legal retainer membantu perusahaan tidak hanya dalam […]
Pertanyaan Klien “Saya merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat pemerintahan. Apakah saya dapat langsung menggugat ke PTUN atau harus mengajukan keberatan terlebih dahulu?” Intisari Jawaban Dalam beberapa kondisi, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang dirugikan perlu menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan atau banding administratif sesuai ketentuan yang berlaku. […]
