Prosedur Perceraian ASN

Pertanyaan Klien

“Saya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengajukan perceraian. Saya mendapat informasi bahwa sebelum mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan harus melalui pemeriksaan di instansi tempat saya bekerja, dibuatkan berita acara, kemudian diproses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bagaimana prosedurnya menurut ketentuan yang berlaku?”

Intisari Jawaban

Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki prosedur tambahan yang tidak berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Selain mengikuti proses perceraian di pengadilan, ASN wajib memenuhi ketentuan administratif kepegawaian, termasuk memperoleh izin atau surat keterangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, instansi tempat ASN bekerja biasanya akan melakukan pemeriksaan internal, membuat berita acara sebagai bagian dari proses administrasi, kemudian meneruskan usulan kepada pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau instansi kepegawaian terkait sebelum ASN mengajukan perkara ke pengadilan.

Ulasan Lengkap

Perceraian merupakan hak setiap warga negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, karena ASN terikat pada ketentuan disiplin dan etika sebagai aparatur pemerintah, proses perceraian tidak hanya mengikuti hukum perkawinan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian.

Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan, ASN pada umumnya diwajibkan terlebih dahulu menempuh mekanisme internal di instansi tempatnya bekerja.

1. Dasar Hukum Perceraian ASN

Ketentuan mengenai perceraian ASN diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
• Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Peraturan tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemeriksaan oleh Instansi Tempat Bekerja

Setelah ASN menyampaikan permohonan perceraian, instansi tempat yang bersangkutan bekerja biasanya akan melakukan pemeriksaan terhadap alasan perceraian.

Pemeriksaan ini dapat meliputi:

• Klarifikasi kepada pemohon.
• Klarifikasi kepada pasangan apabila diperlukan.
• Upaya pembinaan atau mediasi.
• Pengumpulan dokumen pendukung.

Tujuannya adalah memperoleh gambaran mengenai kondisi rumah tangga serta memastikan bahwa permohonan diajukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan internal umumnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau dokumen administrasi sejenis.

Berita acara tersebut memuat hasil klarifikasi, keterangan para pihak, serta fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Dokumen ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan izin atau surat keterangan perceraian.

4. Proses di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Di banyak pemerintah daerah, berkas permohonan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau perangkat kepegawaian yang berwenang untuk dilakukan verifikasi administrasi sesuai mekanisme yang berlaku di instansi masing-masing.

BKD berperan dalam memproses administrasi kepegawaian dan menyampaikan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh keputusan mengenai pemberian izin atau surat keterangan perceraian.

Perlu dipahami bahwa mekanisme administratif dapat berbeda antara kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga ASN perlu mengikuti prosedur yang berlaku di instansi masing-masing.

5. Pengajuan Perceraian ke Pengadilan

Setelah ketentuan administrasi kepegawaian dipenuhi dan izin atau surat keterangan telah diperoleh sesuai peraturan, ASN dapat mengajukan gugatan atau permohonan perceraian ke pengadilan yang berwenang.

• Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam.
• Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama non-Islam.

Pengadilan tetap akan memeriksa perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Risiko Apabila Mengabaikan Prosedur Kepegawaian

ASN yang mengajukan perceraian tanpa memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian dapat menghadapi konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain:

• Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin ASN.
• Potensi dikenai sanksi administratif.
• Kendala dalam proses administrasi kepegawaian.

Oleh karena itu, selain memperhatikan prosedur di pengadilan, ASN juga perlu memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi kepegawaian telah dipenuhi.

7. Pentingnya Pendampingan Hukum

Perkara perceraian ASN melibatkan dua aspek sekaligus, yaitu hukum keluarga dan hukum administrasi kepegawaian.

Pendampingan hukum dapat membantu memastikan bahwa proses perceraian berjalan sesuai ketentuan, baik dalam memenuhi prosedur internal instansi maupun dalam proses persidangan di pengadilan.

Pada dasarnya, perceraian bagi ASN memerlukan tahapan tambahan berupa proses administrasi kepegawaian sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Pemeriksaan oleh instansi, pembuatan berita acara, serta proses melalui BKD merupakan bagian dari mekanisme administratif yang bertujuan memastikan bahwa permohonan perceraian dilakukan sesuai ketentuan hukum dan disiplin ASN. Dengan memahami prosedur tersebut, ASN dapat menjalani proses perceraian secara tertib dan memperoleh kepastian hukum.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum yang bersifat umum, sehingga bukan merupakan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus memiliki fakta dan kondisi yang berbeda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan analisis hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda, silakan menghubungi RFR Law Firm untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut.

Klik di sini untuk konsultasi hukum lebih lanjut.